Jurnal, March 16th 2020: Pernyataan Sikap Terhadap Pembatasan Transportasi Publik

Pertama kali gue ngedenger keputusan itu, jujur gue langsung geli sendiri. Ini orang ga mikir panjang apa gimana sih?

Kali ini gue bakalan nulis sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya. Kalo yang biasanya gue mellow atau bahas buku, sekarang gue mau numpahin kekesalan gue sama keputusan terbaru dari si gubernur se-iman, Anies Baswedan. Seperti yang kita semua tau, saat ini Corona lagi merebak di Jakarta. Masyarakat dianjurkan untuk tidak berada di keramaian, perbanyak cuci tangan, dan sangat kurangi menyentuh mata, hidung, dan mulut untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Menanggapi hal ini, apa keputusan gubernur? Pak Anies kemudian menganjurkan bekerja di rumah. Lebih radikal lagi, Pak Anies kemudian membatasi pelayanan transportasi publik di Jakarta (MRT, KRL, LRT, TJ). Ini gue denger peraturan ini pertama kali dicetuskan aja udah ga paham.

Mungkin biar adil kita coba pahami maksud Pak Anies ya. Mungkin maksud beliau, dengan sudah dianjurkannya WFH (Work from home), jumlah pengguna transportasi publik akan berkurang, dan dengan armada pun sudah seharusnya dikurangi. Pembatasan transportasi publik mungkin juga dimaksudkan agar masyarakat jadi malas untuk keluar rumah, karena memang Pak Gubernur juga sudah menutup beberapa tempat atraksi publik. Kebijakan ini diimplementasikan dengan harapan jarak social distancing semakin tinggi. Tapi menurut gue justru disini blundernya Pak Anies.

Kita telaah dari awal ya. Pak Anies sebagai Gubernur memang menganjurkan kepada mereka yang bekerja untuk WFH. Dari ini bisa dipahami bahwa Pak Anies selaku Gubernur paham bahwa beliau tidak bisa memaksakan perusahaan-perusahaan untuk menghentikan kegiatan mereka, karena beliau tidak punya wewenang untuk itu. Selain itu, penghentian kegiatan perusahaan pun akan berdampak pada melemahnya perputaran roda perekonomian, sesuatu yang dihindari oleh pemerintah. Akhirnya apa? Masih banyak perusahaan yang belum mau/tidak bisa menerapkan kebijakan WFH, sehingga jumlah pekerja yang berangkat kerja tidak berkurang secara signifikan. Ibarat kata, jumlah pengguna transportasi publik tidak berkurang secara signifikan, namun ketersediaan transportasi publik langsung dikurangi secara radikal. Sepengetahuan gue, jumlah armada TJ, MRT, dan LRT dikurangi. Durasi tunggu antar armada pun diperpanjang (MRT yang awalnya waktu tunggu hanya lima menit menjadi 20 menit). Sudah begitu, jumlah pelanggan yang boleh berada di peron pun dibatasi, dengan tujuan agar terciptanya social distancing yang tinggi. Justru ini sangat blunder. Dengan pembatasan yang sedemikian rupa, bisa kita lihat hari ini antrean pelanggan dari transportasi publik malah mengular, yang menyebabkan terciptanya social distancing yang rendah. Sudah begitu, karena armada yang sedikit, penumpang pun berdesak-desakkan di dalam armada. Durasi penumpang berdesak-desakkan pun semakin lama karena hari ini kebijakan ganjil-genap ditiadakan, mengakibatkan banyaknya warga yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Social distancing memang tercipta di peron, tapi di luar peron dan di dalam armada? Kacau!

Menurut gue kebijakan yang diimplementasikan oleh Pak Anies ini kurang tepat, karena seharusnya kebijakan pembatasan pelayanan transportasi publik ini didahului dengan penerapan situasi lockdown, situasi yang secara arah kebijakan dari pemerintah yang mengutamakan berputarnya roda ekonomi menjadi tidak dapat dilakukan. Menurut gue, apabila opsi lockdown tidak dapat ditempuh, justru seharusnya armada dari transportasi publik ini dimaksimalkan penggunaannya: kerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki, menurut gue justru social distancing akan tercipta baik itu di luar peron, di peron, dan di dalam armada itu sendiri. Gampang nya begini, semakin banyak armada, maka waktu tunggu di peron akan semakin sedikit, dan penumpang yang diangkut di tiap armada akan semakin sedikit pula. Memang ini akan cukup memakan banyak tenaga dan uang, tapi gue ragu itu adalah prioritas untuk sekarang. Kemudian kita juga harus sadar bahwa SDM yang bekerja bagi transportasi publik ini memiliki risiko yang lebih besar untuk terpapar Corona. Untuk itu berikan pengamanan yang ketat kepada mereka dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan perlindungan yang bersifat preventive kepada mereka. Lebih lanjut, berikan insentif kepada mereka yang mau secara sukarela untuk bekerja di kondisi seperti ini. Gue rasa itu akan lebih efektif untuk mencegah penyebaran Corona dibandingkan dengan kebijakan yang sekarang diterapkan. Ini akan memakan banyak biaya, tapi kesehatan masyarakat harusnya selalu diutamakan.

Skenario ini tentunya akan berbeda kalau Gubernur dapat memaksakan mayoritas penyedia kerja untuk menerapkan WFH bagi para pekerjanya.

Gue sadar kalo Pak Anies ini banyak yang bisikin ketika membuat kebijakan. Semoga ada pembisik Pak Anies yang ngebaca ini dan mempertimbangkan pendapat gue lah.

Kalau ada argumen yang berlawanan dengan argumen gue, yuk berargumen secara sehat di kolom komen! :)