Kamis, 10 September 2020

Jurnal, September 10th 2019: What Should Be Done By The Government During Pandemic: Indonesia Edition

      Seperti yang telah kita ketahuin, per tanggal 14 September 2020 nanti DKI Jakarta akan menerapkan kembali PSBB yang normal, bukan yang transisi. Ini merupakan sesuatu yang telah ditunggu-tunggu, mengingat tingginya tingkat pertambahan pasien Covid-19 dan tingginya positivity rate di Jakarta. Keadaan ini makin diperburuk dengan semakin sedikitnya ruang isolasi yang tersedia di instansi kesehatan di Jakarta. Namun kembalinya diterapkan PSBB ini menurut saya akanlah percuma apabila tidak dilakukan tindak lanjut dari PSBB tersebut.

           New Zealand merupakan salah satu negara yang berhasil mengusir Covid-19 100%. Kalau kalian kondisi di sana, semua sudah normal, bukanlah New Normal yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Sudah tidak ada physical distancing, sudah tidak ada masker, serta mungkin sudah tidak ada lagi hand sanitizer. Yang dilakukan oleh New Zealand ini secara teori sebenarnya mudah, namun memang tidak mudah untuk dilakukan, yakni national lockdown, kemudian swab test secara masif, serta isolasi mandiri di setiap rumah tangga. Sesederhana itu. Yang membedakan antara New Zealand dengan negara lain adalah keketatan lockdown tersebut dan kondisi ekonomi serta demografis mereka.

          Berdasarkan data yang yang gue peroleh, saat ini New Zealand mencatatkan jumlah GDP sebesar USD 206,93 Billion pada tahun 2019 dengan jumlah populasi 4.822.233 per tahun 2020. Sebagai perbandingan, saat ini populasi Indonesia adalah 273.523.615 (proyeksi 2020) dengan besar GDP USD 1119 Billion. Ini berarti GDP per Capita New Zealand adalah sebesar USD 42.084, sedangkan GDP per Capita Indonesia hanyalah sebesar USD 4450. Lebih dari itu, New Zealand juga punya rasio dokter per 1000 penduduk yang tinggi, yakni sekitar 3,6 sedangkan Indonesia hanya di sekitar 0,43. Jadi tidak perlu heran bahwa New Zealand berhasil mengusir Covid-19 dari negara mereka.

          Lantas bagaimana untuk Indonesia? Apa kita hanya bisa menunggu vaksin?

        Bisa aja kalo mau nunggu vaksin. Tapi menurut hemat saya ada strategi yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan demografis kita. Jika dilihat dari kebijakan dari pemerintah kita, pemerintah ingin agar perekonomian kita tetap berjalan. Menurut saya cara yang tepat bagi Indonesia dalam menangani Covid-19 adalah dengan Partial Lockdown.

          Pada dasarnya partial lockdown ini sama dengan lockdown pada umumnya. Namun lockdown ini diberlakukan satu per satu per provinsi, mulai dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan provinsi lain menerapkan PSBB transisi sambil menunggu giliran lockdown. Masa inkubasi dari Covid-19 adalah sekitar 2 minggu, jadi lockdown akan diberlakukan sekitar 3 minggu. Selama lockdown, pemerintah pusat mengerahkan sebagian sumber daya untuk melakukan swab test masal di daerah yang sedang di lockdown. Selain swab test masal, dilakukan juga penyemprotan disinfectan di seluruh fasilitas umum. Setelah 2 minggu nanti akan terjaring seluruh warga yang positif Covid-19. Karna seluruh warga yang sudah terdata dan sudah diisolasi, maka provinsi tersebut dapat memberlakukan normal, tapi dengan tidak membuka akses ke provinsi sebelahnya. Kemudian setelah selesai, partial lockdown ini dilanjutkan ke provinsi sebelahnya dengan metode yang sama dengan provinsi sebelumnya. Nanti setelah provinsi kedua ini selesai, maka kedua provinsi yang telah terdata seluruh pasien yang positif ini bisa saling membuka akses, sehingga perekonomian dapat kembali berjalan. Begitu seterusnya sampai ke provinsi paling timur. Dengan asumsi ada 34 provinsi, 3 minggu per lockdown, satu tahun sama dengan 52 minggu, dan ini dilakukan pada bulan Maret 2019, maka Indonesia akan bebas Covid-19 pada Maret 2021 dengan perekonomian yang tetap berjalan. Kemudian dengan asumsi pada awal tahun vaksin telah ditemukan dan berhasil, maka Indonesia akan bebas Covid-19 sekitar pertengahan tahun 2021.

         Tentu saja ini hanyalah kondisi ideal secara teori. Banyak faktor yang tidak diperhitungkan karena memang data yang dapat saya akses sangat terbatas. Namun cara ini menurut saya dapat diimplementasikan kembali apabila terjadi pandemi lain, sesuatu yang kita sama-sama berharap untuk tidak pernah terjadi.